Menggagas Sistem Pengawasan Pribadi


Beberapa pekan lalu saya sempat membaca di sebuah thread (atau menonton siaran TV ya) tentang keluarga pertama yang menanamkan microchip dalam tubuh mereka untuk memantau, menyimpan sekaligus melaporkan kondisi kesehatan. Idenya adalah tanpa melakukan screening kesehatan (medical check-up) khusus secara teratur, kondisi kesehatan keluarga tersebut dipantau dengan alat khusus (microchip) yang berfungsi sebagai sensor yang menangkap aktifitas organ tubuh vital mereka. Saya belum memahami secara jelas bagaimana teknologi microchip itu, tetapi metode pengawasan kesehatan ini menginspirasi saya untuk sebuah ide serupa: sistem pengawasan pribadi.

Sistem Pengawasan Pribadi

Sebenarnya ini tidak persis sama dengan metode microchip di atas, selain karena untuk menerapkan teknologi itu butuh dana yang tidak sedikit penggunaannya pun sangat terbatas (spesifik) sehingga kurang efisien untuk diterapkan oleh saya (atau kita umumnya orang Indonesia) yang belum ditanggung fasilitas asuransi kesehatan memadai. Sistem ini akan menggunakan KTP digital (e-KTP) yang sedang dikerjakan oleh Kemdagri saat ini. KTP digital nasional itu akan menggunakan teknologi smart card dan atau RFID yang dengannya akan tersimpan data pribadi dari si pemilik KTP. Dilengkapi dengan pengamanan kriptografi dan otentikasi biometrik sidik 10-jari, KTP digital tersebut nantinya akan berfungsi tidak hanya sebagai kartu identitas namun dapat dikembangkan menjadi berbagai fungsi lainnya seperti alat transaksi (semacam kartu debet) atau sebagai kartu administratif lainnya (seperti kartu pemilih, kartu pasien, dll). Terlebih karena menggunakan NIK (Nomor Induk Kependudukan) Nasional yang berbasis Single Identity Number yang memungkinkan pemerintah membatasi penyalahgunaan KTP oleh orang-orang yang berkepentingan melanggar hukum.

Sistem pengawasan pribadi yang saya maksud adalah sistem yang memungkinkan pemerintah memberikan pengawasan lebih melekat pada setiap warga negaranya. Semacam sistem Single Sign-On yang memungkinkan admin jaringan memantau penggunaan ID setiap user dan sekaligus membatasi aksesnya berdasarkan klasifikasi user tertentu, sistem pengawasan pribadi lebih menitikberatkan pada pengawasan warga negara dari aktifitas-aktifitas yang melanggar hukum. Bicara hukum maka pembatasan usia menjadi salah satu koridornya. Pemilik KTP digital yang sudah dipastikan telah menikah atau berumur 17 tahun ke atas akan diberikan hak dan kewajiban atas aksesnya terhadap berbagai hal terutama yang bersifat publik. Sedangkan area privat akan diatur dengan peraturan khusus yang ditetapkan dengan undang-undang. Sistem pengawasan pribadi di sini merupakan sistem terintegrasi yang berbasis sistem informasi manajemen yang didukung sistem input-ouput digital dengan sensor, terhubung dengan sistem-sistem administratif lain yang diperlukan seperti database kependudukan, sistem informasi kesehatan, sistem informasi jaminan sosial, dll yang berujung pada monitoring secara menyeluruh atas hak-hak warga negara. Tidak terbatas pada hak, sistem ini juga meliputi kendali atas kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara. Seperti pajak, denda, laporan, dll yang memang menjadi hak negara untuk mendapatkannya.

Latar Belakang dan Tujuan

Entah kenapa saya menulis tentang ini, dan saya lupa apa yang menyebabkan saya memulai tulisan ini. Yang terpikir dalam benak saya adalah … mencegah seseorang untuk melakukan tindakan di luar haknya atau istilah Islam: ‘nahiy munkar’. Misal bila seseorang yang tidak semestinya mengkonsumsi rokok karena kondisi kesehatannya yang berisiko, maka sebuah sistem pengawasan pribadi akan memberikan batasan terhadap yang bersangkutan untuk mendapatkannya. Bagaimana mungkin itu dilakukan? Seperti halnya obat-obatan terlarang, tidak dilarang diperjualbelikan tetapi diatur dan diawasi melalui apotek-apotek terdaftar. Hal ini akan menjamin tidak setiap orang bisa mendapatkannya, tanpa resep dokter maka selain pasien rehabilitasi narkoba atau dokter itu sendiri tidak boleh membelinya secara bebas. Demikian pula dengan rokok di masa datang, entah apa ini terpikir di benak para pemimpin, rokok tidak boleh diperjualbelikan secara bebas karena mengandung zat beracun yang merugikan tidak hanya yang mengkonsumsi tetapi orang-orang di sekitarnya yang turut menjadi perokok pasif. Rokok boleh dikonsumsi hanya oleh orang dewasa dan dikonsumsi di tempat khusus perokok (fasilitas umum) atau di rumahnya (fasilitas pribadi). Pembeli rokok harus menyerahkan KTP digital-nya untuk dipindai saat pembelian, sebagai syarat mutlak sekaligus metode monitoring bagi pemerintah.

Hal lain seperti mengendarai kendaraan di jalan umum yang semestinya dilakukan oleh orang dewasa yang lulus tes mengemudi (SIM akan terintegrasi dalam KTP digital, mungkin gak ya?). Membuang sampah sembarangan tanpa denda, di mana monitoringnya ada pada tempat pembuangan sampah dengan suatu ukuran kuota sampah minimal (yang tidak buang sampah di situ berarti membuangnya sembarangan). Dan hal-hal lain yang mungkin dilakukan seperti juga untuk melakukan kewajiban-kewajibannya. Membayar pajak pribadi, PBB, kendaraan, asuransi, dan sebagainya. Sistem terintegrasi memungkinkan pemerintah mengetahui juga perimbangan penghasilan dan pengeluaran setiap warga negara sehingga subsidi dan kesempatan kerja bisa didistribusikan secara proporsional.

So, latar belakangnya jelas karena kondisi administratif di negara kita belum setertib yang kita harapkan sehingga menimbulkan inefisiensi dan inefektifitas sistem. Hal ini menyebabkan kerugian sumber daya yang berlarut-larut padahal kondisi yang hendak dientaskan tidak kunjung berakhir. Ketika subsidi bagi rakyat miskin terus meningkat, jumlah rakyat miskin tidak kunjung menyusut. Ketika subsidi BBM untuk rakyat kecil semakin meningkat, semakin banyak rakyat menengah ke atas yang memanfaatkannya tanpa rasa malu. Ketimpangan sosial-ekonomi ini selain karena kurangnya kesadaran dan kepedulian dari kita, mungkin juga karena sistemnya tidak disukung dengan teknologi tepat guna. Saya sungguh berharap sistem pengawasan pribadi ini bisa diterapkan, bukan untuk mengekang tapi untuk mengingatkan kita apa-apa yang menjadi hak dan kewajiban kita serta hak dan kewajiban orang lain. Semoga …

————-oOo————

Sumber gambar:

  1. http://cyberbless.co.cc
  2. http://batam.tribunnews.com
  3. http://www.quantasystems.com

8 thoughts on “Menggagas Sistem Pengawasan Pribadi

    1. Pasti ada pro-kontra. Cuma sebagai yang ‘bertanggung-jawab’ terhadap hajat hidup orang banyak, negara sudah semestinya memikirkan mekanisme terbaik untuk menjamin hak-hak warganya. Tentang perlindungan atas privasi, sistem tentu bisa dibuat menyesuaikan undang-undangnya. Gimana, Opa?

    1. Salah satu manfaatnya, Bu. Juga bisa menggantikan banyak kartu identitas lainnya, karena bisa di-‘load’ dengan data identitas lain yang diperlukan, ‘by system’ tentu 🙂

    1. Wa’alaikumussalam wr.wb. Tia, apa kabar? Semoga sekeluarga di Malang sehat wal afiat. Insya’Allah salamnya disampaikan … Salam juga buat abi dan ummi ya 😀

  1. single identity chip yah..bisa untuk data bank, kepndudukan, rumah sakit, kepolisian, tempat umum, dll

    kemana pun kita, apapun yang kita lakukan akan ter record yah ?

    bakalan banyak SDM di bidang administratip yang cut-off nih..

    1. Kira-kira seperti itu konsepnya. Betul II2020, SDM yang di-‘cut-off’ akan dialihkan ke fungsi lain yang lebih manusiawi dari sekedar mengetik manual identitas di KTP. Makasih sudah berkunjung, berkomentar dan menambahkan blog ini di daftar Blogger Tim-nya. Links updated!

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s